Blog

Polres Jakarta Pusat Ajak Pemilih Jangan Golput di Pilgub DKI 2017

Menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017, Polres Metro Jakarta Pusat mengajak pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar. Ajakan itu dilakukan dengan cara sosialisasi kepada mereka yang berusia 17 tahun ke atas. Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Yulia Hutasuhut menuturkan bahwa pemilih pemula biasanya cenderung diperngaruhi oleh orang lain dalam menggunakan hak pilihnya. Oleh katrna itu, pihaknya memberikan pemahaman agar mereka menggunakan haknya sesuai dengan hati nurani.

“Kita bersama Pemkot Jakarta Pusat memberikan pemahaman agar mereka gunakan hak pilih sesuai hati nurani. Juga disampaikan dalam pemilu itu ada yang berbeda, tetapi itu biasa. Sehingga para pemula tidak mudah terpancing dengan hal-hal negatif,” kata Yulia di Jakarta Pusat, Senin (5/9/2016). Lebih lanjut, Yilia menyampaikan bahwa pihaknya juga sedang berupaya agar lembaga pendidikan menjadi ujung tombak dalam memerangi perilaku menyimpang atau perilaku amoral.

“Kemaren sudah ada sebagain mendeklarasikan sebagai sekolah anti-narkoba, saat ini sedang dalam proses lainnya yang ingin mengdeklarasikan sebagai sekolah anti teroris dan anti tawuran,” pungkas Yulia.

Dimuat dari berita Okezone

Persiapan 100 Hari Kerja Sandiaga Uno di Pilgub DKI 2017 Jika Terpilih

Ketua Tim Penjaringan Calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Syarif, menyebutkan jika partainya akan melakukan uji kelayakan untuk pendamping Sandiaga Uno pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017. Dalam agenda uji kelayakan tersebut, Syarif menyebutkan, ada tiga nama yang akan diuji secara bergantian. Ketiga nama tersebut adalah Sekretaris Daerah DKI Saefullah, Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo, dan Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata Sylviana Murni.

Menurutnya, uji kelayakan tersebut untuk mencari sosok yang mampu dan bisa mendampingi Sandiaga. Namun, Syarif enggan mengatakan perihal apa saja yang akan diujikan. Selain itu, politikus Gerindra ini mengaku, tim uji kelayakan untuk calon wakil gubernur DKI bukan hanya dari partainya, tetapi ada beberapa partai yang akan ikut serta. Calon gubernur DKI dari Partai Gerindra, Sandiaga Salahudin Uno, mengatakan Jakarta sebagai ibu kota negara seharusnya memberi contoh ke daerah lain terkait laporan keuangan yang transparan dan kredibel.

Namun sebaliknya, fakta yang terjadi di tiga tahun berturut-turut Pemprov DKI mendapat predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangannya.Sandiaga mengatakan, jika terpilih kelak, ia akan menjadikan predikat laporan keuangan menjadi salah satu prioritas di 100 hari pertama kerja.

Hal utama yang menyebabkan Pemprov DKI diganjar rapor merah, menurutnya, adalah soal penyerapan anggaran dan penyusunan laporan keuangan yang belum kredibel. Oleh karena itu, ia mengatakan DKI perlu membuka sistem keuangannya menjadi lebih transparan dan akuntabel. Menurutnya, kemampuan Pemprov DKI dalam mengelola anggaran akan bisa terserap dengan baik masih diragukan. Hal itu terbukti dengan predikat mengenai laporan keuangan yang dalam tiga tahun terakhir mendapat WDP.

Sementara menjelang pendaftaran calon gubernur DKI pada 19-21 September, pasangan Sandi belum ditentukan. Sejauh ini ada tiga nama yang santer terdengar, yakni Sekda DKI Saefullah, Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Sylviana Murni, serta Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo.

Dilansir dari berita Okezone

Komentar Habiburokhman Jelang Pilgub DKI 2017

Tensi politik menjelang bergulirnya Pilkada DKI Jakarta kian menghangat. Perang argumentasi, isu, dan wacana pun semakin mengemuka di hadapan publik. Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan bahwa omongan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak bisa dipercaya. Sebelum ini menurutnya gubernur petahana tersebut akan menyelesaikan perbaikan uji materiil gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam tempo dua hari.

Selain itu, soal kewajiban cuti kampanye bagi petahana dulu waktu tahun 2012, Ahok juga menuntut kewajiban cuti kampanye.”Soal kewajiban cuti kampanye bagi petahana, tahun 2012 dia menuntut kewajiban cuti kampanye tapi sekarang setelah dia sendiri berstatus sebagai petahana malah dia menolak cuti kampanye. Jadi jelas bahwa apa yang disampaikan Ahok memang sulit dipercaya. Sepertinya orang ini berbicara sesuai dengan situasi, kondisi serta keperluan dia saja,” ketusnya.

“Mungkin saat ini mau Pilgub dia bilang begitu tapi kalau usai Pilgub bisa lain lagi urusan. Mengingat usia Ahok yang sudah lebih 50 tahun sangat sulit bagi dia untuk merubah kebiasaan mulutnya. Lagipula ada pepatah mengatakan ‘mulut itu cerminan hati’, kalau mau merubah mulut rubah dulu hatinya,” demikian Habiburokhman menandaskan.

Dimuat dari berita Okezone

Faktor Elektabilitas Ahok Menurun

Calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra Sandiaga Uno menyebut salah satu faktor menurunnya elektabilitas dari petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sebab, Gubernur DKI Jakarta itu gagal menyelesaikan persoalan ekonomi di Ibu Kota.

Berdasarkan survei top of mind Lembaga Manilka research & consulting periode tanggal 11 hingga 13 Agustus 2016 lalu, elektabilitas Ahok sebesar 43,6 persen atau menurun 5,7 persen. Padahal di bulan Juni, elektabilitas mantan Bupati Belitung Timur tersebut sebesar 49,3 persen.

Kata Sandiaga, dirinya akan bekerja keras untuk mengalahkan Ahok lantaran turunnya tingkat elektabilitas dari calon petahana tersebut. Terlebih, saat ini elektabilitas dirinya semakin meningkat.

‎Sandiaga menambahkan, bahwa saat ini terdapat dua persoalan utama yang membuat elektabilitas Ahok Kian menurun. Yakni, melonjaknya harga sembako dan pengangguran warga DKI Jakarta yang tinggi.

Menurunnya elektabilitas petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membawa angin segar bagi Sandiaga Salahudin Uno. Bakal calon gubernur partai Gerindra ini mengaku akan bekerja lebih keras karena masih tersisa waktu untuk menggungguli rivalnya itu.

Diketahui sebelumnya, survei Manilka Research and Consulting menyatakan menyatakan elektabilitas top of mind Ahok menurun sebesar 5,7 persen, dari 49,3 persen di bulan Juni 2016 menjadi 43,6 persen saat survei dilakukan.

Begitu pun tingkat kesukaan, mengalami penurunan sebesar 6,4 persen, dari 62,5 persen pada Juni lalu menjadi 56,1 saat survei dilakukan.

Sandiaga menyebut penurunan elektabilitas Ahok dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Ada dua isu yang belum terselesaikan dalam kepemimpinan Ahok, yakni harga-harga yang melambung dan pengangguran masih tinggi.

Ia pun bertekad untuk memperbaiki dua hal tersebut. Sebab dalam sosialisasi yang dia lakukan selama ini, masalah terbesar masyarakat Jakarta tak lepas dari dua hal di atas.

Dilansir dari berita Okezone

Rizal Ramli Siap Tampil di Pilgub DKI 2017

Beredar nama mantan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, maju dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Meskipun banyaknya dorongan dari masyarakat DKI, Rizal Ramli menyatakan masih menunggu gerakan yang besar dari rakyat ibu kota untuk dirinya maju di Pilgub DKI‎ Jakarta.

Ia mengatakan, alasannya menunggu gerakan dari rakyat karena kekuatan rakyat akan lebih besar dalam menentukan perjuangan Jakarta ke depannya. Dia berharap siapa pun calon gubernur yang akan maju dalam Pilgub DKI, dapat menjadikan Jakarta lebih baik lagi.

Oleh karena itu, dia belum menentukan sikapnya untuk maju di Pilgub DKI Jakarta melawan Ahok.‎ Pasalnya, kata dia, menjadi pemimpin bukan hanya karena soal suka atau tidak suka terhadap sosok seseorang.

“Ketidakadilan ini ada solusinya, saya ingin melihat apa yang diubah dari masyarakat Jakarta, agar Jakarta tanpa tangisan‎,” tandasnya.

Dikutip dari berita Okezone